MENCARI PEMIMPIN DESA BERTALENTA UNTUK WUJUDKAN DESA SEJAHTERA MANDIRI

Untuk mewujudkan desa sejahtera dan mandiri, peran kepala desa merupakan salah satu kuncinya. Kini, kepala desa bukan lagi sosok pemimpin yang hanya menjalankan instruksi dari struktur di atasnya yaitu kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Ia harus menjadi seorang arsitek bagi bangunan ekonomi desanya sendiri. Kepala desa dengan segenap jajarannya tidak bisa lagi hanya sibuk mengurus administrasi seperti yang terjadi selama bertahun-tahun.

Tantangannya saat ini, kepala desa tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan merasa dirinya hebat hanya karena menjadi pemimpin desa, tetapi harus mau belajar mengenai kewirusahaan. Kenapa demikian? Karena saat ini, dana desa yang diterima oleh desa yang bersangkutan mengarahkan desa agar bisa membangun kemampuan kewirausahaan warganya.

Kemampuan warga desa ini tidak bisa lahir dan berkembang sendiri. Kepala desa harus mampu menjadi arsitek sekaligus problem solver ekonomi desanya sehingga berbagai keterbatasan yang dimiliki warga desa harus dipecahkan oleh kepala desa serta jajarannya.

Kepala desa juga harus mulai paham bahwa arsitektur pembangunan desa tidak lagi identik dengan pembangunan fisik, melainkan juga masalah pemberdayaan. Selama ini pemberdayaan sering dianggap sebagai agenda nomor dua setelah fisik. Sehingga, seringkali pembangunan fisik yang sudah dilakukan selama ini tidak menjawab kebutuhan warga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, sebagai kepala desa, ia harus mampu mendesain desa yang semula hanya ber-paradigma pembangunan sarana fisik adalah yang utama, kini harus diubah. Hal itu karena kini desa harus memposisikan dirinya sebagai mesin ekonomi yang efektif bagi warga.

Selain itu, sangat penting bagi setiap kepala desa untuk mengetahui potensi ekonomi desanya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warganya mengingat negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama produk pertanian dan kelautan. Potensi yang tidak boleh disia-siakan.

Dengan mengetahui potensi ekonomi desa, proses meningkatkan kesejahteraan warga akan lebih terarah dan tepat sasaran. Dan sebagai arsitek ekonomi pinggiran yang baik, tata kelola ekonomi yang terfokus dan terstruktur dengan baik bukan hal yang tidak mungkin jika suatu saat desa akan sama suksesnya dengan perkotaan. Jika sudah sukses menjadi desa sejahtera mandiri, kenapa harus ke kota? Jika semua fasilitas dan sarana prasarana sudah tersedia semua di sana.

Untuk itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kepala desa yang memiliki figur kepemimpinan mewujudkan desa sejahtera dan mandiri.

1. Mampu Mengendalikan Administratif

Ciri yang menonjol dari pemerintahan desa selama ini adalah kegiatan rutin administratif, seperti pelayanan surat-menyurat, pelaporan keuangan proyek, mengisi formulir perencanaan, dan lain-lain. Kini, pemerintah desa tidak lagi terjebak. Ia harus bergeser ke berbagai kegiatan yang bermakna untuk rakyat. Sebagai pemimpin rakyat di desa. Kepala desa harus banyak berdialog dengan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok warga yang kritis dan kelompok yang rentan.

Kenapa? Mereka pasti mempunyai aspirasi (kepentingan) secara beragam yang selama ini tidak tersentuh oleh masyarakat. Kepala desa harus mampu memformulasikan kebijakan baru yang muncul dari aspirasi banyak komponen masyarakat ke dalam perencanaan desa, penganggaran desa, dan peraturan desa. Kepala desa juga harus mampu berpikir cerdas dan berani mengambil prakarsa perubahan, sepanjang tidak secara eksplisit menabrak peraturan karena semata-mata untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan yang bermanfaat untuk rakyat banyak.

2. Mampu Mengedukasi Warga Desa

Setiap aktivitas desa (musyawarah desa, perencanaan dan penganggaran, pemilihan kepala desa, dan sebagainya), harus memperoleh sentuhan pendampingan. Dan pendampingan terhadap seluruh aktivitas desa harus disertai dengan edukasi ekonomi, sosial dan politik, serta budaya secara inklusif dan partisipatif. Dalam perencanan desa, misalnya, tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan yang akan dijabarkan menjadi agenda proyek. Di balik perencanaan desa ada pembelajaran bagi orang desa membangun impian kolektif dan mandiri mengambil keputusan.

Demikian juga dengan Sistem Informasi Desa (SID) yang kaya data, aplikasi dan disertai jaringan online (jika ada). SID tidak hanya alat dan teknologi. Di balik SID ada pembelajaran bagi orang desa untuk membangun kesadaran kritis terhadap diri mereka sendiri sekaligus untuk memperkuat representasi hak dan kepentingan rakyat. Mencontoh Desa Pujon Kidul di Malang, kepemilikan hand phone tidak hanya untuk keperluan pribadi atau sekedar keperluan selfie saja. Tetapi mereka, tak terkecuali emak-emak, dengan kesadaran mereka akan kemajuan desanya, mempergunakan hand phone-nya sebagai alat komunikasi sekaligus sarana pengumpul informasi yang bermanfaat bagi desanya.

3. Mampu Melakukan Revolusi Mental

Kepala desa sudah harus terbiasa berpikir tentang pembangunan desa secara holistik bukan hanya membangun sarana fisik, tetapi harus meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan warga desa. Pelaksanaan UU Desa, termasuk pendampingan desa bisa menjadi momentum baru bagi kepala desa untuk melakukan revolusi mental pembangunan desa. Memberikan edukasi termasuk edukasi ekonomi, sosial, politik dan budaya kepada warga masyarakat, memberikan pelatihan dan dorongan terhadap pemuka desa, maupun memberikan kesempatan untuk penyelenggaraan musyawarah desa, menjadi arena dan kegiatan yang bisa memperluas dan memperdalam perubahan makna-tujuan pembangunan desa.

Pembangunan desa tidak hanya berbentuk bangunan fisik, tetapi juga mengarah pada perbaikan pelayanan dasar, kualitas hidup manusia, serta peningkatan ekonomi lokal.

4. Mampu Menginisiasi dan Mengawal Strategi Transformasi Desa

Strategi transformasi pembangunan desa menuju desa sejahtera mandiri tidak terlepas dari campur tangan pemerintah desa itu sendiri, terutama visi dari kepala desanya. Kepala desa harus mampu mempersiapkan dalam pembangunan desa secara tepat. Strategi yang dilakukan mencakup empat strategi. Pertama, melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat.

Kedua, menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa maupun masyarakat dan penataan administrasi pemerintah desa.

Ketiga, membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah, dan perencanaan nasional. Keempat, membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa. Hasil transformasi menuju desa mandiri dapat dilihat dari dimensi ketahanan ekonomi dengan indikator bidang kesehatan terjadinya peningkatan jumlah sarana prasarana kesehatan.

Dimensi ketahanan ekonomi dengan indikator keragaman produksi masyarakat, dengan meningkatanya keragaman hasil produksi masyarakat. Selanjutnya, dimensi ketahanan ekologi dengan indikator adanya desa tanggap bencana yaitu terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

5. Memiliki Leadership Menggerakkan dan Meningkatkan Partisipasi Warga Desa

Kepala desa harus mampu mengenal dan merangkul warganya. Kemampuan itu akan mempermudah keterlibatan masyarakat untuk hadir, terlibat aktif, menjadi bagian penting dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Kepala desa harus bisa mewadahi semua komponen, dan bahkan menjadi saluran di mana kesemuanya dapat melibatkan dan mempercayakan kepada pihak lain.

Keterlibatan ini akan berjalan efektif jika model komunikasi dengan pihak yang diwakili bersifat dua arah. Bagi kepala desa, kehadiran masyarakat adalah awal dari pelibatan diri terhadap tindakan bersama. Dalam contoh model pengorganisasian masyarakat, proses kehadiran perlu dimulai dengan sosialisasi yang tepat. Terlibat secara aktif adalah bentuk keberanian menampilkan buah pikiran, menyumbangkan tenaga, dana dan lainnya untuk mendukung terwujudnya suatu output kegiatan. Di sinilah leadership kepala desa dituntut mampu menciptakan keterlibatan aktif dan kerelaan warga desanya untuk melakukan pengorbanan dari resources yang dimiliki.

Keterlibatan masyarakat dalam lingkup pengambilan keputusan berarti mengembangkan pola dan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan musyawarah mufakat ini kepala desa dapat membangun konsensus masyarakat.

6. Mampu Menciptakan dan Menjaga Aturan Main

Kepala desa harus mampu menciptakan dan mengimplementasikan aturan main dalam kehidupan masyarakat desa. Aturan main merupakan norma, aturan yang mengikat, dan harus ditaati oleh para anggota suatu entitas. Bentuk-bentuk aturan main bisa dilihat dari sifat dan cakupan serta pilihan terhadap sanksi bagi pelanggaran yang ada. Bentuk lain dari aturan main bersifat tertulis dan bersifat konvensional. Selain itu aturan main bisa dilihat dari perspektif kewajiban, kewenangan, serta konsep penetapan tujuan kolektif. Misalnya tentang penanganan masalah, penyelesaian konflik, merumuskan pengembangan usaha dsb.

Penguatan aturan main bisa bersifat formal maupun nonformal/kultural. Yang paling penting adalah sejauh mana aturan main telah berkembang menjadi topangan nilai kolektif yang membawa kemajuan dalam bentuk konsensus para pihak yang berkepentingan.

7. Mampu Menetapkan dan Memelihara Konsensus

Kepala desa harus mampu menetapkan persamaan-persamaan dengan masyarakat dalam rencana tindakan yang akan dilakukan. Konsensus adalah bentuk lanjut dari aturan main yaitu penetapan kesepakatan dengan kadar pengaruh yang lebih kuat. Kekuatan konsensus dapat dilihat dari kualitas keterlibatan para partisipan dan sampai sejauh mana kesepakatan menyediakan perangkat/instrumen reward dan insentif bagi para loyalis dan sanksi bagi para pelanggar. Konsensus adalah output dari aturan main yang kuat, mengikat, dan mendorong pencapaian tujuan. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan desa, konsensus masyarakat diharapkan mampu melindungi dan mengembangkan pola dan cara lokal yang berkaitan dengan musyawarah mufakat serta gotong-royong masyarakat desa.

8. Mampu Mengorganisasi

Kepala desa harus mampu untuk melakukan pengorganisasian dengan masyarakatnya. Pengorganisasian masyarakat penting untuk menjamin proses internalisasi keputusan-keputusan masyarakat desa. Hal ini merupakan upaya masyarakat desa secara terstruktur untuk membangun kesadaran, menggalang potensi, dan melangkah menuju perbaikan dalam konteks tatanan sosial politik ekonomi desa yang lebih luas.

Tujuan yang diharapkan dari pola dan cara ini adalah mengembangkan masyarakat terorganisir untuk terciptanya tatanan sosial yang lebih peka dan tanggap terhadap kondisi yang dialami termasuk menggalang potensi untuk kemajuan. Pengorganisasian masyarakat tidaklah sekedar membentuk organisasi, bukan pula sekedar fisik organisasi, akan tetapi meliputi langkah-langkah penyadaran, penggalangan potensi dan kekuatan, serta langkah-langkah penggerakan.

 

Sumber : /www.wartaekonomi.co.id

Penulis : Dwi Mukti Wibowo

 

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan